Senin, 17 Maret 2008

Lira Sampaikan Dokumen Kasus Gubernur Riau ke KPK

JAKARTA (Suara Karya): Lumbung Informasi Rakyat (Lira) berupaya mengangkat kembali kasus korupsi dana APBD yang diduga melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Untuk itu, Lira segera menyampaikan dokumen kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini akan menjadi kado buat pejabat baru KPK untuk membuktikan bahwa mereka properubahan dan antikorupsi," kata Presiden Lira Jusuf Rizal di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, hasil tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi Gubernur Riau ini dapat menjadi barometer kinerja pimpinan baru KPK.

Menusut Jusuf, dugaan korupsi Gubernur Riau sudah sejak lama dilaporkan masyarakat. Namun, katanya, Rusli Zainal belum juga tersentuh proses hukum. Berdasarkan investigasi Lira, katanya, diduga kuat sejumlah pejabat ikut membekingi sehingga kasus tersebut tidak pernah terkuak tuntas. Itu pula yang menjadi alasan Lira mencoba mengangkat kembali kasus tersebut dengan segera menyerahkan dokumen lengkap tentang itu ke KPK.

Jusuf membeberkan, kasus korupsi yang diduga melibatkan Rusli Zainal itu bernilai sekitar Rp 521 miliar, terkait sejumlah proyek di lingkungan Provinsi Riau. Salah satunya adalah proyek multi years senilai Rp 1,7 triliun yang didanai APBD 2003-2008.

Menurut Kabag Humas Pemprov Riau Surya Maulana, langkah Lira itu kental bermuatan politis. "Ini karena pesanan," katanya saat dihubungi per telepon, kemarin.

Surya menjelaskan, dugaan bahwa Rusli Zainal terlibat korupsi dana APBD, khususnya terkait proyek multi yeras, sama sekali tidak beralasan. Tentang itu, dia menyebutkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menangani masalah tersebut sudah mengeluarkan putusan.

Intinya, putusan KPPU menyatakan bahwa pelaksanaan proyek multi years di lingkungan Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Rusli Zainal secara teknis ekonomis tidak mengandung hal-hal merugikan pihak tertentu. "Tak ada ketentuan yang dilanggar," kata Surya.

Begitu pula putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut Surya, MA sudah memutuskan bahwa pelaksanaan proyek multi yeras di lingkungan Pemprov Riau selama 2003-2008 tidak bermasalah.

"Jadi, tak ada dasar untuk mengungkit-ungkit kasus ini. Boleh-boleh saja siapa pun melakukan kontrol. Tapi itu mestinya benar-benar objektif. Bukan asal menuduh, sehingga kontrol malah menjadi pembunuhan karakter," tutur Surya. (Asep) DUGAAN KORUPSI
Lira Sampaikan Dokumen
Kasus Gubernur Riau ke KPK
Rabu, 19 Desember 2007
JAKARTA (Suara Karya): Lumbung Informasi Rakyat (Lira) berupaya mengangkat kembali kasus korupsi dana APBD yang diduga melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Untuk itu, Lira segera menyampaikan dokumen kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini akan menjadi kado buat pejabat baru KPK untuk membuktikan bahwa mereka properubahan dan antikorupsi," kata Presiden Lira Jusuf Rizal di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, hasil tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi Gubernur Riau ini dapat menjadi barometer kinerja pimpinan baru KPK.

Menusut Jusuf, dugaan korupsi Gubernur Riau sudah sejak lama dilaporkan masyarakat. Namun, katanya, Rusli Zainal belum juga tersentuh proses hukum. Berdasarkan investigasi Lira, katanya, diduga kuat sejumlah pejabat ikut membekingi sehingga kasus tersebut tidak pernah terkuak tuntas. Itu pula yang menjadi alasan Lira mencoba mengangkat kembali kasus tersebut dengan segera menyerahkan dokumen lengkap tentang itu ke KPK.

Jusuf membeberkan, kasus korupsi yang diduga melibatkan Rusli Zainal itu bernilai sekitar Rp 521 miliar, terkait sejumlah proyek di lingkungan Provinsi Riau. Salah satunya adalah proyek multi years senilai Rp 1,7 triliun yang didanai APBD 2003-2008.

Menurut Kabag Humas Pemprov Riau Surya Maulana, langkah Lira itu kental bermuatan politis. "Ini karena pesanan," katanya saat dihubungi per telepon, kemarin.

Surya menjelaskan, dugaan bahwa Rusli Zainal terlibat korupsi dana APBD, khususnya terkait proyek multi yeras, sama sekali tidak beralasan. Tentang itu, dia menyebutkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menangani masalah tersebut sudah mengeluarkan putusan.

Intinya, putusan KPPU menyatakan bahwa pelaksanaan proyek multi years di lingkungan Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Rusli Zainal secara teknis ekonomis tidak mengandung hal-hal merugikan pihak tertentu. "Tak ada ketentuan yang dilanggar," kata Surya.

Begitu pula putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut Surya, MA sudah memutuskan bahwa pelaksanaan proyek multi yeras di lingkungan Pemprov Riau selama 2003-2008 tidak bermasalah.

"Jadi, tak ada dasar untuk mengungkit-ungkit kasus ini. Boleh-boleh saja siapa pun melakukan kontrol. Tapi itu mestinya benar-benar objektif. Bukan asal menuduh, sehingga kontrol malah menjadi pembunuhan karakter," tutur Surya. (Asep)

sumber
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=188918

Tidak ada komentar: