Pekanbaru - Tim penyidik tindak pidana korupsi Polda Riau belum mengarah untuk memeriksa mantan pelaksana tugas (Plt) Bupati Kampar, Rusli Zainal dalam kasus korupsi APBD. Penyidikan masih difokuksan pada tersangka Sekda Kampar, Zulher.
"Dalam waktu dekat kita akan memanggil saksi lainnya dalam kasus ini. Sedangkan untuk pelasana tugas Bupati Kampar, kita belum mengarah kesana," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Amien Rachimsyah pada detikcom, di ruang kerjanya, Jl Sudirman Pekanbaru, Jumat (3/2/2006).
Menurut Amien, tim penyidik masih memfokuskan pemeriksaan terhadap tersangka Sekda Kampar Zulher. Dari sana selanjutnya pihak kepolisian akan memeriksa pemegang kas dan ajudan Sekda.
Amien juga membantah adanya isu Polda Riau mengajukan surat izin permohonan ke presiden untuk memeriksa mantan plt Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Gubernur Riau.
Menurut Amien, hasil pemeriksaan terhadap Sekda Kampar, Zulher yang kini masih ditahan penyidik, pihaknya masih menelusuri tentang pengeluaran dana senilai Rp14,3 miliar dalam APBD Kampar 2004-2005.
"Bila hasil penyidikan telah matang, barulah kita akan mengembangkan kepada siapa saja penerima dana tersebut," jelas Amien.
Menjawab secara institusi pertanggungjawab keuangan negara menjadi tanggungjawab kepala daerah, lagi-lagi Amien mengaku pihaknya belum mengarah kesana.
"Kita belum mengarah kesana. Semuanya perlu data akurat. Sementara ini, kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi," ungkap Amien.
Menyinggung hasil audit Bawasda Kampar pihak Polda Riau kecipratan dana korupsi APBD Kampar senilai Rp 830 juta, menurut Amien, hal itu perlu adanya pembuktian. Pihak penyidik masih memeriksa sejumlah kuitansi pengeluaran dana APBD Kampar.
"Memang Polda Riau disebut-sebut menerima dana itu. Tapikan semua itu perlu
pembuktian yang akurat. Karena itu kita masih memperdalam penyidikan dalam kasus ini. Semua ini tergantung dari hasil penyidikan nanti," katanya.
Bila hasil penyidikan telah tuntas, lanjut Amien, maka pihaknya juga akan mengusut siapa saja yang akan menerima dana tersebut. Termasuk juga akan melalukan pemeriksaan terhadap lembaga tinggi negara yang disebut-sebut juga meneriman dana korupsi APBD Kampar.
"Kalau memang nanti hasilnya mengarah kesana, ya tentunya akan kita periksa juga. Termasuk pemeriksaan di dalam tubuh Polda Riau sendiri. Jeruk makan jeruk, gitulah," papar Amien sambil tertawa.
Anggota Komisi III DPR RI Azlaini Agus menyebutkan, sudah semestinya Plt Bupati Kampar, Rusli Zainal turut bertanggungjawab atas pengeluaran dana tersebut. Sebab poisisi Zulher sebagai Sekda hanya menjalakan perintah dari atasannya.
"Ya semestinya plt Bupati Kampar, turut bertanggungjawab dalam masalah ini. Mana mungkin Sekda mengeluarkan uang sebanyak itu, tanpa diketahu atasannya," kata Azlaini politikus asal PAN ini.
"Dalam waktu dekat kita akan memanggil saksi lainnya dalam kasus ini. Sedangkan untuk pelasana tugas Bupati Kampar, kita belum mengarah kesana," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Amien Rachimsyah pada detikcom, di ruang kerjanya, Jl Sudirman Pekanbaru, Jumat (3/2/2006).
Menurut Amien, tim penyidik masih memfokuskan pemeriksaan terhadap tersangka Sekda Kampar Zulher. Dari sana selanjutnya pihak kepolisian akan memeriksa pemegang kas dan ajudan Sekda.
Amien juga membantah adanya isu Polda Riau mengajukan surat izin permohonan ke presiden untuk memeriksa mantan plt Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Gubernur Riau.
Menurut Amien, hasil pemeriksaan terhadap Sekda Kampar, Zulher yang kini masih ditahan penyidik, pihaknya masih menelusuri tentang pengeluaran dana senilai Rp14,3 miliar dalam APBD Kampar 2004-2005.
"Bila hasil penyidikan telah matang, barulah kita akan mengembangkan kepada siapa saja penerima dana tersebut," jelas Amien.
Menjawab secara institusi pertanggungjawab keuangan negara menjadi tanggungjawab kepala daerah, lagi-lagi Amien mengaku pihaknya belum mengarah kesana.
"Kita belum mengarah kesana. Semuanya perlu data akurat. Sementara ini, kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi," ungkap Amien.
Menyinggung hasil audit Bawasda Kampar pihak Polda Riau kecipratan dana korupsi APBD Kampar senilai Rp 830 juta, menurut Amien, hal itu perlu adanya pembuktian. Pihak penyidik masih memeriksa sejumlah kuitansi pengeluaran dana APBD Kampar.
"Memang Polda Riau disebut-sebut menerima dana itu. Tapikan semua itu perlu
pembuktian yang akurat. Karena itu kita masih memperdalam penyidikan dalam kasus ini. Semua ini tergantung dari hasil penyidikan nanti," katanya.
Bila hasil penyidikan telah tuntas, lanjut Amien, maka pihaknya juga akan mengusut siapa saja yang akan menerima dana tersebut. Termasuk juga akan melalukan pemeriksaan terhadap lembaga tinggi negara yang disebut-sebut juga meneriman dana korupsi APBD Kampar.
"Kalau memang nanti hasilnya mengarah kesana, ya tentunya akan kita periksa juga. Termasuk pemeriksaan di dalam tubuh Polda Riau sendiri. Jeruk makan jeruk, gitulah," papar Amien sambil tertawa.
Anggota Komisi III DPR RI Azlaini Agus menyebutkan, sudah semestinya Plt Bupati Kampar, Rusli Zainal turut bertanggungjawab atas pengeluaran dana tersebut. Sebab poisisi Zulher sebagai Sekda hanya menjalakan perintah dari atasannya.
"Ya semestinya plt Bupati Kampar, turut bertanggungjawab dalam masalah ini. Mana mungkin Sekda mengeluarkan uang sebanyak itu, tanpa diketahu atasannya," kata Azlaini politikus asal PAN ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar